"Ini data terbaru yang telah kami inventarisasi menyusul terjadinya banjir dan longsor di Trenggalek dan Banjarnegara awal tahun lalu. Tercatat, dari 69 kabupaten/kota 856.815 hektar wilayah yang sangat rawan bencana banjir dan longsor. Jumlah itu mencakup 5.073 desa," ujar Kaban, dalam keterangan pers, seusai melapor kepada Wapres Muhammad Jusuf Kalla, Selasa (12/9) di Istana Wapres.

Adapun daerah-daerah di luar Pulau Jawa, kata Kaban, Departemen Kehutanan masih melakukan inventarisasi lahan.

Kaban tidak merinci kabupaten/kota yang disebutkan rawan bencana banjir dan longsor tersebut. Menurut Kaban, dengan curah hujan 2-3 jam per hari, daerah-daerah itu sangat rawan banjir dan longsor.  

Oleh sebab itu, tambah Kaban, Wapres minta agar pihaknya segera berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri dan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kerawanan bencana bajir dan longsor tersebut.

"Ini supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari dalam mengantisipasi terjadi bencana. Kita harus bersama-sama menangani bersama gubernur dan para bupati dan lainnya mencari solusi dari sekarang," tambah Kaban.

Kaban mengakui, bahaya banjir dan longsor yang terjadi musim hujan, disebabkan karena hutan Pulau Jawa sekarang tinggal 16 persen. "Dari 16 persen itu, hanya 67 persen yang masih hutan tutupan. Jadi, ini sangat rawan. Karena itu, kawasan pribadi maupun milik PT Perhutani sekarang ini harus dilakukan reboisasi," lanjut Kaban. Dana yang dibutuhkan untuk reboisasi ini seluruh Indonesia mencapai Rp 4,2 triliun.