Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri telah mempersiapkan dana untuk percepatan data kependudukan sebagai persiapan pelaksanaan Pemilu 2009.

"Tanggal 22 (Oktober) akan dibagikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke 32 provinsi untuk administrasi kependudukan," kata Mendagri.

Ia menambahkan, peran serta dari pemerintahan kabupaten/kota, serta masyarakat setempat dalam mempercepat penyiapan data kependudukan tersebut.

Selain mempersiapkan data, pemerintah juga akan menambah peralatan dan memprioritaskan penyiapan tim. "Agar lebih cepat, bisa ditambah personel dan peralatan. Untuk kesiapan gedung, kita gunakan yang ada dulu dan tidak perlu mencari gedung baru," katanya.

Pemerintah, kata Mardiyanto, menargetkan penyelesaian data kependudukan tingkat kabupaten/kota pada bulan Februari, data kependudukan tingkat provinsi pada bulan Maret dan data kependudukan tingkat nasional bulan April.

"Saat ini sudah siap data kependudukan 96 kabupaten, sisanya sedang dipersiapkan," tuturnya. Pemerintah diminta menyiapkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) (tingkat pusat) dan KPU Daerah (KPUD) (tingkat kabupaten/kota dan Provinsi) selambat-lambatnya 12 bulan (sampai April 2008).

Ditanya kemungkinan bisa selesai sebelum April, Mardiyanto mengatakan, tetap waktunya akan dioptimalkan pada bulan April.

"Time framenya bulan April. Jika ada waktu sisa akan digunakan untuk melakukan cross check data sehingga data lebih valid. "Setiap minggu, nanti kita akan minta laporannya," tambah Mardiyanto.

Sebelumnya, Mendagri menjelaskan, untuk persiapan menghadapi Pemilu 2009 terutama untuk kelengkapan data kependudukan, pemerintah pada tahun 2007 telah menurunkan perangkat keras ke setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Terkait kekhawatiran oleh sejumlah pihak gagalnya pengumpulan data kependudukan oleh pemerintah tersebut, Mendagri mengatakan hal tersebut merupakan catatan dan rambu-rambu.

Ia menjelaskan, pada Agustus lalu telah dilakukan sosialisasi kepada kepala kantor catatan sipil serta asisten di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se Indonesia dan bulan ini, sosialiasi kepada sekretaris daerah asisten adminstrasi dan bapeda di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota.

"Dalam rangka sosialisasi tugas di lapangan, saya akan menggunakan jejaring pemerintahan, selanjutnya dibentuk tim di lapangan yang terdiri mulai dari gubernur sampai di tingkat kabupaten/kota/kelurahan/desa/ RT/sampai RW," katanya. (Victor AS)