"Sanksinya tegas, siapa yang terbukti akan dicopot jabatannya," kata Alex Noerdin, usai melantik Pengurus Cabang Perbakin Ogan Komering Ilir (OKI) dan Pengurus DPD Partai Golkar OKI, di Gedung Kesenian Kayuagung, Kamis.

Namun untuk memastikannya, Alex mengaku, sampai sekarang masih menunggu hasil pengecekan darah dan urine untuk memastikan pejabat tersebut positif mengkonsumsi narkoba atau tidak.

"Sampai sekarang saya belum menerima hasil pengecekan darah dan urine itu, namun yang pasti akan ada tindakan yang tegas kalau terbukti menjadi pengguna narkoba," ujar Alex pula.

Guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari narkoba, baik di Pemprov Sumsel dan kabupaten/kota daerahnya, Alex meminta para bupati/walikota untuk dapat melakukan tes urine secara mendadak bagi pejabat eselon I, II dan III di daerah masing-masing.

Dia yakin, bila dilakukan secara benar ada saja pejabat yang terkena dan perlakuan semacam itu bukan untuk mempermalukan, namun perlu dilakukan agar roda pemerintah berjalan baik, jauh dari bahaya narkoba.

Seperti diketahui, hasil tes urine pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan Pemprov Sumsel terindikasi 15 pejabat mengkonsumsi narkoba dan dua pejabat dipastikan positif mengkonsumsi narkoba.

Kepastian itu didapatkan dari hari hasil tes darah 15 pejabat eselon II dan II berdasarkan hasil tes uji laboratorium Dir Narkoba Polda Sumsel positif, dan jika ditemukan bukti-bukti yang memenuhi unsur pidana, tidak menutup kemungkinan ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua DPRD OKI, Askweni menilai, tes urine bagi sejumlah pejabat untuk memastikan mengkonsumsi narkoba atau tidak merupakan suatu hal yang wajar dan penting.

Justru dia menyayangkan adanya pejabat yang dinyatakan positif narkoba, karena hal itu menandakan moral pejabat tidak mencerminkan sebagai sosok teladan yang baik.

"Masalah ini kembali kepada moral, untuk itu sanksinya harus tegas agar dipecat dari PNS. Bahkan lebih dari itu harus diproses secara hukum," kata dia pula.

Kemungkinan diterapkan di OKI, Askweni menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan bupati selaku pengambil kebijakan tertinggi di daerah itu.

Jika dirasakan berguna tentu dapat dilakukan tes urine secara mendadak bagi seluruh pejabat, kata dia pula.

Ket.Gambar:

Gubernur Sumsel Ancam Copot Pejabat Pengguna Narko