Presiden mengungkapkan, inpres secara khusus mengatur perbaikan gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang butuh perbaikan. Kendati demikian, Presiden menyadari bahwa perbaikan belum dapat mencakup seluruhnya. ”Sekalipun kita perbaiki, tapi masih ada 10-15% yang kondisi tidak layak pakai, rusak sedang,sampai rusak berat,” ujar Presiden ketika mengunjungi SDN Tanjung Sari 3, Cianjur,Jawa Barat,kemarin. 

 Selama Safari Ramadan, Presiden mengaku melihat beberapa gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan. “Kemarin saya meninjau di Bogor, lebih buruk dari ini. Tidak hanya rusak, tapi juga kotor. Kalau rusak itu bisa menunggu perbaikan, tapi kalau kotor, saya tidak bisa terima,” katanya. 

 Menurut dia, siswa akan kesulitan belajar jika kondisi sekolah kotor. Presiden juga meminta semua pihak untuk ikut menjaga dan merawat gedung sekolah. Hal itu merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi keuangan negara. “Nanti uang negara untuk ini bermiliar-miliar, tapi kalau tidak dijaga,ya seperti ini lagi,” katanya.

 Presiden juga meminta semua pejabat untuk mengutamakan pembangunan sektor pendidikan daripada melakukan berbagai perjalanan dinas atau konferensi dan seminar. Sebelumnya Menteri Pendidikan Nasional M Nuh menyatakan akan mengubah pola perbaikan sekolah yang tidak layak dari bertahap menjadi serentak di seluruh Indonesia. 

 

Dengan perubahan pola itu,pada 2014 diharapkan tidak ada lagi laporan mengenai sekolah rusak. Nuh menjelaskan bahwa jumlah sekolah rusak sekitar 11% dari 900.000 unit atau sekitar 100.000 sekolah. Nuh mengakui, selama ini proses perbaikan dan pembangunan sekolah rusak atau tidak layak dilakukan sporadis sehingga tidak kunjung selesai. “Sekarang sedang disiapkan inpres untuk membangun secara bersamaan (serentak),”katanya. 

 

Terkait peningkatan mutu pendidikan,Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) juga berencana membangun 8.000 ruang kelas baru pada jenjang SMA/SMK untuk menampung lebih banyak siswa. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendiknas Hamid Muhammad mengatakan, sebaran ruang kelas baru itu akan mengikuti proporsi jumlah sekolah. 

 

Namun, sebaran paling banyak berada di Jawa.Usulan anggaran dari APBN mencapai Rp3,3 triliun. Hamid menjelaskan, pembangunan ruang kelas baru dimaksudkan untuk mengakomodasi lulusan SMP sebanyak 1,2 juta yang tidak tertampung di SMK dan SMA. ”Jumlah lulusan SMP yang harus melanjutkan ke SMA/SMK mencapai 4,2 juta siswa. Sedangkan yang bisa tertampung di SMA/SMK hanya sekitar 3 juta siswa,” ungkap Hamid di Gedung Kemendiknas kemarin. 

 

Dia menambahkan,idealnya untuk menampung 1,2 juta siswa lulusan SMP tersebut memerlukan 43.000 ruang kelas baru. Tapi,karena terbatasnya anggaran, sementara ini baru akan dibangun 8.000 ruang kelas. “Tahun depan akan kami tambah secara bertahap,”kata dia. Hamid melanjutkan,rencana pembangunan ruang kelas ini juga akan difokuskan pada daerah korban atau rawan bencana. 

 

Salah satunya di wilayah Gunung Merapi.Hamid menyebutkan, 150 ruang kelas SMA/ SMK di wilayah Merapi akan dibangun. Sedangkan untuk wilayah Mentawai,Hamid mengakui belum bisa memastikan karena masih menunggu penyelesaian data. Tidak hanya ruang kelas SMA/ SMK yang terbatas,ruang SD juga mengalami kekurangan. 

 

Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendiknas Ibrahim Bafadal mengatakan, baru ada 50,39% dari 147.836 sekolah dasar yang sudah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). _ maesaroh/ neneng zubaidah 

Ket.Gambar:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Mensesneg Sudi Silalahi mengamati salah satu ruang kelas SDN Tanjung Sari 3, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat, kemarin. 

 

Sumber :Seputar Indonesia Tags :Berita Nasional