Selain perhatian, juga komitmen dan dukungan pendanaan yang cukup besar mulai dari transfer dana untuk APBD Papua dan Papua Barat, dana otsus, bagi hasil pajak, tambang, minyak dan gas, serta dana tambahan infrastruktur. Belum lagi dalam kelembagaan, mulai dari adanya DPRP hingga MRP yang dibentuk tersendiri bagi rakyat Papua.

Misalnya, untuk dana Otsus Papua dan Papua Barat, tahun ini meningkat menjadi Rp 28,2 triliun. Sedangkan transfer dana pusat lewat APBN ke APBD Papua dan Papua Barat mencapai Rp 5 triliun. Belum lagi dana tambahan infrastruktur.

"Namun, karena wilayahnya yang sangat luas dan bentangan pulaunya yang panjang, hingga kini Papua dan Papua Barat masih menghadapi masalah di bidang ekonomi, social dan politik. Koneksitas antar wilayahnya masih belum tersambung seluruhnya. Padahal, wilayahnya sulit. Sementara, jumlah penduduknya sedikit 2,8 juta," tandas Gamawan kepada Kompas, Kamis (3/11/2011) di Jakarta.

Pemerintah, tambah Gamawan merasakan, semuanya itu masih kurang. Oleh sebab itu pemerintah mendorong untuk dilakukannya percepatan pembangunan di Papua dengan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B).

"Dengan adanya UP4B, diharapkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur dan dukungan industri-industri besar mulai dari energi, food estate, perkebunan kelapa sawit, industri semen dan peternakan sapi serta lainnya," katanya.

Menurut Gamawan, dengan masih adanya kekurangan, pemerintah berusaha mengejar ketertinggalan Papua dan Papua Barat untuk menjadi satu titik yang sama. "Sebab, titik awal Papua membangun dengan daerah lainnya memang berbeda. Akan tetapi, saya yakin kemajuan Papua akan dikejar dengan adanya program percepatan itu," harap Gamawan.

Sumber :Kompas Tags :Berita Depdagri