Menurutnya, surat itu sifatnya mengklarifikasi adanya penetapan Peraturan Daerah (Perda) Bandarlampung tentang perizinan tertentu yang ditembuskan kepada Presiden, Gubernur, dan DPRD. “Itu (Perda) memang telah ditetapkan. Namun, mendagri punya kewenangan klarifikasi terhadap materi dan substansi kebijakan yang bertentangan dan menyebabkan tingginya ekonomi biaya,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Raydonnizar Moenuk kepada JPNN, Rabu (23/11)

Dikatakanya, dalam Perda tersebut, tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap menara/tower dinilai bertentangan dengan peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekinis IMB. Dimana kata Donny, disebutkan tarif Retribusi IMB untuk bangunan gedung yang tidak dapa dihitung sebesar 1,75 persen dari Rencana Anggaran Biaya (RAB)

“Sedangkan dalam Perda Bandarlampung Rp 2.500.000 meter persegi, sehingga apabila luas lahanya 100 meter persegi, maka tarif retribusinya sebesar RP250 juta. Ini tidak sesuai dan bertentangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Perda dimaksud juga bertentangan dengan pasal 7 UU 32/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dikatakanya lagi, Pasal 21 junto 23 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. “Tower bukan merupakan objek Retribusi gangguan, melainkan objek Retribusi IMB,” ujarnya.

Karena itu tegas Donny, Mendagri meminta Walikota Bandarlampung menghentikan pelaksanaan Perda tersebut dan segera mengusulkan proses perubahan kepada DPRD. “Lalu dilaporkan selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya surat klarifikasi dari Mendagri itu,” kata Donny lagi.

Namun, Donny membantah kalau Mendagri Gamawan Fauzi berkeinginan untuk membatalkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011. Menurutnya, pihaknya hanya mengklarifikasi sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Mendagri.

“Menteri punya kewenangan untuk klarifikasi, kita tidak membatalkan tetapi meminta pelaksanaan Perda sesuai dengan UU 32/2004 dan PP 58/2005 bahwa Mendagri punya bagian dalam pembinaan dan pengawasan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Surat Mendagri, Gamawan Fauzi yang beredar di lingkungan DPRD Bandarlampung terindikasi asli tapi palsu. Sebab, setelah di-cros check kebenaranya, tidak ada satu pun lembaga di lingkungan Pemprov Lampung dan Mendagri yang mengakui keabsahan dari surat tersebut. Bahkan sampai kemarin, Pemkot pun tidak menerima foto-kopian atau tembusan dari Kemendagri maupun lembaga terkait lainya.

Diketahui, Mendagri Mengeluarkan surat bersifat segera dengan No. 188.34/4016/SJ tentang Klarifikasi Peraturan Daerah yang ditujukan kepada Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. Tertanggal 19 Oktober 2011. Isinya, meminta pemkot menghentikan pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. (kyd/jpnn)

 

Sumber :Jawa Pos Tags :Berita Depdagri