Empat provinsi yang belum menyerahkan yakni Papua, Papua Barat, Aceh, dan Bengkulu. "Maluku siang ini dalam perjalanan. Jadi sudah 29 provinsi yang menrehakan. Kita berharap semua sudah menyerahkan secepatnya agar masuk Januari 2012 sudah bisa kerja (dengan anggaran di APBD 2012, red)," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri, Yuswandi A Tumenggung kepada wartawan di Jakarta, kemarin (27/12)

Dalam dua tiga hari ini, sebelum masuk Januari 2012, Mendagri Gamawan Fauzi bakal mengesahkan 29 Perda APBD provinsi itu. Saat ini sedang dalam proses supevisi alias supervisi.

"Kita selesaikan sebelum 2012. Jadi, sudah beres akhir Desember ini," ujar Yuswandi.

Item-item apa saja yang mendapat koreksi? Yuswandi tidak menjelaskan secara detil. Hanya saja, dia mengatakan, secara umum supevisi memberikan perhatian khusus terhadap besaran alokasi Bantuan Sosial (Bansos) dan dana hibah.

Juga terkait besaran defisit anggaran APBD 2011. Ini menyangkut ketentuan, jika defisit di atas 6 persen tapi mau melakukan pinjaman daerah, harus diberitahukan ke kementrian keuangan. (sam/jpnn)