Jakarta, (Analisa). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan penanganan kondisi keamanan di Papua dan di Aceh akan dilakukan dengan baik dan proporsional oleh pemerintah dan juga jajaran kepolisian dengan tetap berpegang pada hukum dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Saat menyampaikan arahan dalam rapat pimpinan Polri di Markas Besar Polri Jakarta, Selasa siang, Presiden mengatakan dalam penegakan hukum di Papua, pemerintah berpegang pada paradigma penanganan kasus hukum secara proporsional oleh pihak kepolisian.
"Hukum dan kamtibmas ditegakkan, ini universal. Kalau penegak hukum dilarang memproses hukum bagi warga negara Indonesia yang dianggap melanggar hukum di mana pun saya kira tidak benar," ujar Presiden.
"Saya lihat sekian ratus pengunjuk rasa ditahan di New York dan London, aneh kalau Indonesia tidak boleh. Tetapi, saudara juga harus ingat kebijakan Papua yang lebih pada pendekataan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan, misal dengan anggaran khusus," kata Presiden.
Kepala Negara menambahkan, "Meski kedaulatan makin ditegakkan hukum dan keamanan dijaga, cegah tindakan eksesive dan berpotensi langgar hukum dan ham. Saya tidak segan bila ada prajurit kita langgar HAM dan hukum, lakukan sesuatu yang tidak patut hukum kalau perlu "court marshall"."
Sementara itu, untuk penanganan masalah keamanan di Aceh, Presiden mengatakan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini tidak terlepas dari pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar dilakukan pendekatan kepada semua pihak guna mencegah dan menuntaskan aksi kekerasan tersebut.
"Memang saya ikuti akhir-akhir ini ada sejumlah gangguan kamtibmas dan berkaitan dengan pemilukada. Tetapi apapun yang sebabkan, jaga keamanan dan ketertiban, perdamaian yang sudah diraih dijaga," tutur Presiden.
Ia menambahkan,"saya minta jajaran pemerintahan lakukan pendekatan yang baik dengan semua pihak, semua pihak bisa ikut pemilukada, keamanan terjaga, pemilu baik, representasi terjaga tapi jaga keamanan juga." (Ant) |
