Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Diah Anggraeni mengatakan, kerja sama antardaerah akan selalu dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilannya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Umum Koorps Pegawai RI (Korpri) Dyah Anggraeni menegaskan seluruh PNS yang notabene adalah anggota Korpri harus netral dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada). Penegasan itu disampaikan terkait akan diselenggarakannya pilkada di 244 daerah di tanah Air tahun ini meliputi tujuh pilkada gubernur dan wakil gubernur, 202 pilkada bupati dan wakil bupati serta 35 pilkada wali kota dan wakil wali kota. Dalam waktu dekat Korpri akan melakukan kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pengawasan PNS dalam pilkada.

JAKARTA(SI) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta agar Presiden mengeluarkan dasar hukum pemberlakuan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

KUPANG (Suara Karya): Ditjen Pemerintahan Umum dan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk sementara menghentikan pemekaran daerah otonom. Penghentian pemekaran itu sambil menunggu evaluasi 205 daerah otonom di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat ini sedang merumuskan struktur organisasi BNPP.

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengingatkan, pejabat di jajarannya untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mendagri juga berjanji tak akan melindungi pejabatnya yang tersangkut kasus praktik KKN.

JAKARTA (Suara Karya): Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri Sodjuangon Situmorang menegaskan, kepala daerah yang masih menjalani proses pemeriksaan hukum dan belum berstatus terdakwa, masih memiliki legitimasi sebagai kepala daerah.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan dalam waktu dekat tidak akan melanjutkan proses mediasi guna penyelesaian kisruh pembentukan panitia pengawas (panwas) pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) 2010. Kelanjutan proses mediasi akan ditentukan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan judicial review UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Jakarta - Keluarga Besar Kementerian Dalam Negeri memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1431H/2010 M. Kamis  (25/2) di  di ruang Aula Kementerian Dalam Negeri, Gedung Baru lantai 3,  Jln Medan Merdeka Utara- Jakarta, acara sebelumnya di didahului dengan Khitanan massal. Diikuti 33 anak dari keluarga karyawan Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses secara hukum para kepala daerah yang tidak mengembalikan fee BPD. Namun, sebelum mengambil tindakan hukum lebih lanjut Gamawan Fauzi berharap KPK sebaiknya memberitahu terlebih dahulu kepala daerah yang bersangkutan untuk segera mengembalikan uang fee yang diterima sebelum ditindak secara hukum. Pernyataan ini disampaikan Gamawan Fauzi terkait upaya KPK yang akan menindak secara hukum para kepala daerah yang menerima fee BPD jika tidak mengembalikan uang tersebut.