JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemilukada Aceh harus digelar paling telat 9 April 2012.

Jakarta, (Analisa). Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan atau SP3 dugaan korupsi pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan blanko KTP oleh Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

JAKARTA– Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghendaki agar hak pendirian rumah ibadah dan aktivitas menjalankan ibadah bagi para jemaat GKI Yasmin di Bogor segera diberikan. Namun, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sekitar. 

JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi  berharap, jika pihak gereja GKI Yasmin, Bogor, belum puas, mestinya mengajukan gugatan. Pernyatan Gamawan terkait konflik lokasi GKI Yasmin, yang oleh masyarakat setempat mendapat penentangan.

MAKASSAR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meloloskan rancangan peraturan daerah (raperda) pendidikan baca tulis Alquran.Kemendagri hanya memberikan catatan agar perda tersebut tidak menyentuh masalah syariah.

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta agar menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Electronic KTP (E-KTP) dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, Juli mendatang.   

Jakarta, (Analisa). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tidak dipungut biaya sedikit pun kepada masyarakat. Pasalnya, para pegawai pembuat e-KTP tersebut sudah mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah (Pemda) jika bekerja melebihi jam kerjanya.

JAKARTA - Tingginya ongkos yang harus dikeluarkan para kandidat yang maju di pemilukada, menjadi catatan khusus pemerintah. Disinyalir kuat, banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi berkaitan erat dengan mahalnya biaya pencalonan ini.

Jakarta, (Analisa). Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, putusan sela Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil, Bupati/Wakil, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Pilkada Aceh selama tujuh hari harus ditaati oleh pihak terkait. "Saya pikir putusan sela itu harus ditaati oleh semua pihak, termasuk oleh KPU itu sendiri," kata Gamawan ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

JAKARTA - Hasil putusan majelis kasasi Mahkamah Agung yang memvonis dua tahun kepada Abdul Haris Najamudin menjadi tiket bagi Kementerian Dalam Negeri untuk memberhentikan total yang bersangkutan dari jabatannya sebagai bupati Bone Bolango (Bonbol).