Revisi UU Pemda- Terjerat Hukum, Kepala Daerah Bisa Dicopot
SEMARANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana merevisi Undang- Undang (UU) No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).
SEMARANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana merevisi Undang- Undang (UU) No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Jayapura (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan bahwa sekitar sembilan juta warga Indonesia mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) ganda.

Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, menilai kampus dan suasana menuntut ilmu di IPDN Papua adalah yang terbaik saat ini.

Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui jika dirinya juga belum memiliki KTP Elektronik (E-KTP).
JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta agar IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) menjauhi kekerasan seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Bahkan dengan tegas Gamawan Fauzi mengatakan, apabila ada oknum Praja IPDN yang ketahuan melakukan kekerasan, maka oknum Praja tersebut akan dipecat.
JAYAPURA - Temuan PPATK (Pusat Pelaporan Analisisis dan Transaksi Keuangan) yang menemukan 10 PNS muda golongan III B yang mempunyai rekening gendut ditanggapi serius oleh Mendagri Gamawan Fauzi, termasuk sejumlah kasus indikasi korupsi maupun penyalahgunaan dana yang terjadi di beberapa kabupaten di Papua.
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memastikan bahwa keberadaan KTP ganda akan hilang setelah memasuki penghujung 2012, tepatnya ketika program e-KTP sudah tuntas.
REPUBLIKA.CO.ID, MANADO- Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Sinyo H Sarundajang memeroleh penghargaan sebagai gubernur terbaik dan berprestasi di ajang penganugerahan GATRA Award 2011.
JAKARTA -- Entah sudah berapa kali Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan niatnya untuk mengundurkan diri jika target pembuatan 170 juta Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) hingga akhir 2012 tidak tercapai.
PAREPARE– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Parepare Sjamsu Alam tidak diperbolehkan memutasi pegawai negeri sipil (PNS). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyatakan, seorang plt wali kota tidak berhak memutasi bawahannya.
© Copyright PUSDATINKOMTEL 2010. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@depdagri.go.id