JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengharapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mencari penyelesaian masalah izin pembangunan GKI Yasmin di Bogor. Selain menghormati hukum, penyelesaian harus menghargai aspirasi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menilai bahwa sistem pelaporan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah (pemda) tidak efisien dalam hal waktu dan anggaran. Ini karena pemda harus membuat laporan keuangan minimal lima buah yang ditujukan ke pemerintah pusat dan DPRD dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Medan, (Analisa). Anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Utara, Dr. H. Rahmat Shah menerima rombongan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Rahmat International Wildlife Museum & Gallery Jalan S. Parman, Medan, Rabu, (02/11). Rombongan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini, SH., MM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan banyak pejabat negara yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) ganda. Hal itu terungkap lantaran ketika petugas KTP elektronik (e-KTP) memverifikasi seluruh identitas penduduk se-Indonesia, ditemukan sembilan juta lebih pemilik identitas ganda.

^{JAKARTA– Lembaga survei, terutama yang menggelar jajak pendapat terkait pemilu harus tetap mematuhi aturan dalam Undang - Undang (UU) Pemilu. Jika tidak, bisa dijerat tindak pidana.}

JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum memastikan menggunakan mesin cetak merk Mount Bower dan Data Card  buatan Amerika Serikat (AS) yang digunakan untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Mesin yang akan digunakan nanti berorientasi pada kesepakatan konsorsium.

JAKARTA -- Banyaknya kasus mutasi besar-besaran di sejumlah pemda yang dilakukan oleh kepala daerah, memicu keluarnya Surat Edaran (SE) Mendagri tanggal 24 Oktober 2011 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, dan bupati/walikota. 

JAKARTA – Rancangan Undang– Undang (RUU) Pilkada menyiratkan klausul bahwa pemilihan gubernur melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan diawasi aktif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

JAKARTA -- Panggung politik di Sumut memanas. Sembilan dari 11 partai pengusung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Sampurno) saat pilgub 2008, meminta Mendagri Gamawan Fauzi mencopot Gatot dari jabatannya sebagai Plt Gubernur Sumut. Gamawan diminta mengembalikan posisi Gatot sebagai wakil gubernur Sumut (wagubsu).

REPUBLIKA.CO.ID,SUMEDANG - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, tidak ingin lagi mendengar kasus kekerasan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jika ada civitas akademika IPDN yang melakukannya, pihaknya tak segan untuk memberikan sangsi keras.