REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri kembali membantah jika ada kerugian negara dalam pelaksanaan proyek E-KTP. Proyek itu terus berjalan meski terdapat sejumlah kendala. 

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengingatkan kepala daerah agar jangan ada politisasi birokrasi untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.

JAKARTA – Pihak Kementerian Dalam Negeri kembali menegaskan untuk sementara waktu tidak membahas usulan pemekaran sebelum revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diselesaikan.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengusulkan agar parliamentary threshold (PT) atau ambang batas perolehan kursi partai politik di DPR secara nasional, dinaikan dari 2,5 persen menjadi 4 persen. Usulan tersebut menurut Gamawan, bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kehidupan politik di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID,SERANG -- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, akan menjatuhkan sanksi berat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Muhadi, menyusul putusan Panwaslu Banten yang menyatakan Muhadi tidak netral di Pemilihan Gubernur Banten. Namun, Gamawan masih menunggu putusan pengadilan terkait kasus tersebut.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memang telah memutuskan bahwa Pulau Berhala yang sempat puluhan tahun disengketakan, menjadi milik Provinsi Jambi. Meski demikian, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) M Sani tak patah arang.

JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya telah memasukkan aturan tentang pengetatan penggunaan dana dalam pilkada.

NUSA DUA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengisyaratkan kurang setuju terhadap usulan desa menjadi unit dari pemerintah. Banyak aspek akan berubah jika desa masuk dalam unit pemerintah.

Magelang (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng, Minggu malam melepas api SEA Games ke-26 di pelataran Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, untuk dibawa keliling ke sejumlah kota di Indonesia.

BALI -- Untuk menggenjot target pembuatan 59 juta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di 197 kabupaten/kota pada akhir 2011 ini, Mendagri Gamawan Fauzi menginstruksikan agar satu alat bisa menghasilkan 250 e-KTP per harinya. Harapannya, dengan dua alat di setiap kecamatan, satu kecamatan menghasilkan 500 e-KTP.