Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Moh Ma’ruf menyatakan siap membantu Jaksa Agung dan Kapolri dalam proses perizinan untuk pemeriksaan kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.  

Setelah lama tertunda akibat belum adanya dua pasang calon yang mendaftarkan diri sebagai kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Mendagri akhirnya merekomendasikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sampang digelar 23 November 2006.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma’ruf mengungkapkan pihaknya masih mengkaji RAPBD Lampung yang sudah dua kali mengalami perubahan.  

Kerja sama antara negara, terutama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia harus saling menguntungkan. Jangan sampai kerja sama itu justru merugikan Indonesia. Negara-­negara lain mengeruk harta kekayaan Indonesia, semen­tara Indonesia tidak mendapat apa-apa.

Tuntutan anggota DPRD DKI akan kenaikan gaji membuahkan kritikan. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman menilai, tuntutan itu kurang tepat karena kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Sekretaris Jen­deral Depdagri Progo Nurdjaman mengatakan, Pilkada DKI Jakarta harus berjalan sebagaimana mes­tinya dengan tetap mengacu kepada UU No.32/2004, Sebab UU ini berlaku secara nasio­nal dan tidak harus menunggu revisi UU No.34/1999.  

JAKARTA (Suara Karya): Departe­men Dalam Negeri mengisya­ratkan, dana bagi hasil (DBH) tidak pernah terserap habis oleh masing­-masing pemda penerima dalam satu tahun anggaran, karena DBH selalu cair setelah tahun anggaran (TA) berakhir.

JAKARTA (Media): Depdagri dan partai-partai besar setuju jika jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 dikurangi

Men­teri Dalam Negeri Moh Ma'ruf berharap kepala daerah baru tidak mengacak-acak birokrasi daerah yang sudah ada sebelumnya dan menjaga hubungan har­monis dengan DPRD.  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai target pe­mekaran daerah belum terca­pai Karena itu, pengajuan pembahasan Rancangan Un­dang-Undang Inisiatif Peme­karan Daerah ke DPR ditun­da. Untuk mengetahui alasan di balik penundaan itu, Tem­po mewawancarai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman. Ia antara lain didampingi Sek­retaris Direktur Jenderal Oto­nomi Daerah Bambang Setyadi. Berikut ini petikannya.