JAKARTA -- Sebentar lagi Wali Kota Parepare, Zain Katoe berhenti sementara dari jabatannya. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi sudah memproses Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara terhadap Zain.

Dalam Rangka Penandatanganan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Maksud pertemuan ini adalah untuk menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri ke Ketua BPK-RI dan Menteri Keuangan RI sebagai persyaratan untuk pemeriksaan tahun 2009 oleh BPK RI dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat oleh Departemen Keuangan.

Pertama tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan YME yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir pada acara yang saya nilai penting dan strategis yakni menyaksikan penandatanganan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Puji dan Syukur kita persembahan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunianya kita bertemu dalam acara penyerahan laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2009 kepada Ketua BPK-RI yang mewakili Ketua BPK-RI dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mewakili Menteri Keuangan yang telah berkenan hadir menerima penyerahan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2009 ini.

Pujian dan syukur patut kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karuniaNya, pada hari ini kita dapat berkumpul dan menunaikan tugas melalui forum yang strategis. Strategis, karena Rapat Teknis (Ratek) ini merupakan titik awal bagi kita untuk mulai akrab dan bersahabat dengan “Evaluasi”. Karena hanya melalui evaluasi kita akan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat mengikuti Musyawarah Nasional III Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), dengan tema "Membangun Pemerintahan Daerah Yang Baik dengan Mekanisme Check and Balances Lembaga Eksekutif dan Legislatif Daerah".