Perwujudan kewajiban Departemen Dalam Negeri untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawabansecara periodik.(Sumber : Kepmendagri Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri)

Syarat penulisan berita yang menyangkut masalah ketelitian atas kebenaran berita antara lain, meliputi data dan fakta. Syarat lainnya adalah actual. 

Naskah-naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua satuan organisasi dalam lingkungan Depdagri dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, untuk pelaksanaan tugas. (Sumber : Kepmendagri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Depdagri). 

Arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam proses pelaksanaan tugas. (Sumber : Kepmendagri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Depdagri).

Arsip yang masih dipergunakan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas. (Sumber Kepmendagri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Depdagri).

Arsip yang tidak lagi dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan disimpan oleh arsip nasional. (Sumber : Kepmendagri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Depdagri).

Kajian mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan sistem komunikasi keorganisasian yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. (Sumber : Audit Komuni-kasi, Teori dan Praktek, Andre Hardjana).